Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kemitraan. Otonomi Daerah dalam realisasinya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengurus rumah tangganya sendiri, jelas tidak akan dapat berjalan dengan baik, jika tidak ditunjang program kerja yang baik. Untuk program kerja  yang baik diperlukan serangkaian proses pembinaan kinerja penyusunan program secara tepat yang dipengaruhi berbagai faktor antara lain :

  1. Instrumen Data Program kerja yang akurat;
  2. Tersedianya database program kerja;
  3. Kualitas sumber daya aparatur;
  4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
  5. Kebijakan yang mendukung.

Kebijaksanaan pemerintah dalam upaya mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik (good governance) menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan moralitas yang tinggi dari setiap aparatur negara.Terselenggaranya good governance ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 285 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 718 Tahun 2013 tentang Organisasi dan  Tata Kerja UPTD Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja meningkatkan pelayanan yang masih belum optimal pelayanan kepada masyarajat dan perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparaturnya agar dapat melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat atau stakeholder.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya perlu dianalisa dan dicarikan rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasikan berbagai faktor internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threats), maka dirumuskan “Bagaimana meningkatkan profesionalitas aparatur dalam meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”.

Dengan upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih optimal sehingga menjadi acuan para pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam mengembangkan kinerja secara  profesionalisme.